Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

Melaksanakan penataan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. pelaksanaan dan pengkoordinasian inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan dokumen RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
4. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
6. pelaksanaan dan pengkoordinasian sinkronisasi RLPLH nasional, kepulauan dan ekoregion serta penyusunan NSDA dan LH;
7. pelaksanaan dan pengendalian penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
8. pelaksanaan sosialisasi RPPLH;
9. penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
10. pengendalian dan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pemantauan serta evaluasi KLHS;
11. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
12. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan hidup;
13. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
14. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
15. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Provinsi;
16. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 serta pelaksanaan perizinan bagi pengumpul dan pengangkutan serta penimbunan (lintas kabupaten/kota) Limbah B3;
17. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
18. perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
19. pengembangan teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
20. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.