Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Melakukan pengendalian kerusakan lingkungan darat, pesisir, perairan, standardisasi lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

1. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut serta penentuan baku mutu lingkungan;
2. pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
3. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem informasi, kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
4. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. penentuan kriteria baku dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
6. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
7. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan dan fasilitasi penerimaan, pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
8. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;
9. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas tindak lanjut pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan;
10. sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat;
11. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan;
13. pengawasan terhadap petugas lingkungan hidup daerah dan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
14. pelaksanaan pengawasan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. pengembangan materi dan metode serta pelaksanaan diklat penyuluhan lingkungan hidup;
16. peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan serta pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup; dan
17. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.