Gubernur Aceh Memberikan Sambutan Untuk Penilaian Nirwasita Tantra (Green Leadership) DIKPLHD 2021

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah SWT dan Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasul Allah Penghulu Alam, kami mengucapkan terimakasih kami ucapkan kepada Ibu Menteri dan Tim Penilai Green Leadership yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan laporan kondisi lingkungan hidup di Aceh Tahun 2020. Sambutan ini merupakan bagian dari penilaian Penghargaan Nirwasita Tantra atau Green Leadership 2021 dikarenakan kondisi Pandemic Covid-19.

Bapak-Ibu yang berbahagia

 Visi Pemerintah Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Aceh 2017 sampai 2022 adalah terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani yang disusun melalui kebijakan Aceh Hebat yang sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Aceh berkomitmen menempatkan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam Misi Pemerintah Aceh 2017 sampai 2022 yaitu Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Hal tersebut bertujuan untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan, peningkatan ketersediaan prasarana umum dan fasilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam termasuk pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan atau EBT dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Karena itu, di Pemerintah Provinsi Aceh kita tidak hanya ingin memajukan pembangunan namun juga sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah sehingga terciptanya provinsi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dengan demikian pertumbuhan ekonomi Aceh diharapkan dapat tumbuh lebih baik lagi.

Bapak-Ibu yang berbahagia.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan Provinsi Aceh yang menjadi isu prioritas pada tahun 2020 yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup scara keseluruhan.

Untuk menekan kerusakan lahan yang lebih buruk, Pemerintah Aceh melakukan penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dilakukan pada dua belas Kabupaten dan Kota dengan luas keseluruhan realisasi penghijauan yaitu 1.397 Ha dengan realisasi jumlah pohon yang ditanam yaitu 1.120.000 batang.  Selain itu juga dibangun sekat kanal atau canal blocking pada lahan gambut. Jumlah sekat kanal yang telah dibangun pada tahun 2020 yaitu sebanyak 30 unit yang tersebar di tiga lokasi yaitu Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.

Peningkatan median jalan untuk pejalan kaki dan bersepeda merupakan salah satu langkah inovatif pemerintah Aceh di dalam mengelola kualitas lingkungan khususnya pencemaran udara. Selanjutnya, penyediaan bus Trans-Koetaraja dan kampanye menggunakan kendaraan umum telah dilakukan Pemerintah Aceh untuk menekan tingkat polusi yang berasal dari kendaraan bermotor. Selain itu, car free day adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Dishub Aceh pada Tahun 2020 di dalam merespon dampak dari emisi kendaraan bermotor. Sejak pandemi covid 19 kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti car free day dihentikan sementara. Pemerintah juga menggalakkan kegiatan bersepeda bagi masyarakat, hal tesebut dapat menekan pencemaran udara dan meningkatkan imunitas tubuh.

Berkenaan dengan isu-isu kualitas air, Pemerintah  Aceh telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pergub No. 57 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Aceh; Pergub No. 23 tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh; dan Pergub No. 55 tahun 2016 tentang Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat atau SANIMAS IDB merupakan salah satu program andalan di Aceh untuk menekan tercemarnya air sungai akibat limbah domestik.

Selama tahun 2020 terjadi 802 kali kejadian bencana di Aceh meningkat dari 792 kali pada tahun 2019. Bencana yang paling banyak terjadi yaitu kebakaran permukiman sebanyak 289 kali kejadian. Sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terjadi sebanyak 205 kali yang menurun dari 220 kejadian pada tahun 2019. Bencana angin puting beliung meningkat menjadi 100 kali dari 95 kali pada tahun 2019. Bencana banjir 108 kejadian, longsor 57 kali, gempa bumi 21 kali (kekuatan lebih besar 5 SR), disusul banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang pasang, dan bencana kekeringan yang terjadi dua kali selama tahun 2020.

Respons terhadap bencana secara langsung dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPBA pada tingkat Provinsi dan BPBD pada tingkat Kabupaten/Kota. Pada tingkat Provinsi, respons Pemerintah Aceh adalah dengan memasukkan tiga isu besar risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh atau RPJMA tahun 2017 sampai 2022, yaitu: tingginya potensi bencana alam, banjir atau genangan, dan abrasi pantai;  tingginya Indeks Risiko Bencana Provinsi Aceh; dan rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

Untuk respons terhadap Pandemi COVID-19 dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 51 tahun 2020 tanggal 7 September 2020 tentang Peningkatan Penangangan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh. Sebagai tindak lanjut dari Pergub ini maka dibentuk gugus tugas percepatan penerapan COVID-19 Aceh.

Kondisi tahun 2020 menjunjukkan bahwa persentase rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar berdasarkan tempatnya adalah sendiri (78,33%), bersama (4,72%), umum (3,33%), dan sungai mencapai sebesar (13,63%). Capaian tersebut sudah mulai membaik dari tahun sebelumnya.

Adapun peran Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dalam mengurangi permasalahan di perkotaan dilakukan melalui penerapan kebijakan dan peraturan daerah (Qanun), diantaranya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 114 Tahun 2019, Tanggal 4 Maret 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi, Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah, Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Keindahan.

Pertumbuhan PDRB ADHB selama dua tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan di semua sektor kecuali industri pengolahan, dimana pertumbuhan terbesar masih didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, perdagangan dan konstruksi dengan laju rata-rata 2%-3% sepanjang tahun 2019 sampai 2020.

Tindakan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan iklim usaha dan PAD dilakukan melalui penerapan  Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal, dan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Program yang dilaksanakan salah satunya seperti menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh. Palaksanaan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS); dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha, seperti jasa usaha yang dikembangkan melalui dana desa; Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Baitul Mal di Aceh memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan Baznas sebagai satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersifat khusus.

Bapak-Ibu yang berbahagia.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Aceh. Kami terus berupaya melaksanakan kegiatan yang dapat memberi gambaran terhadap peningkatan kondisi dan status lingkungan hidup di Aceh, yaitu melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH Provinsi Aceh pada tahun 2020 bernilai 78,99 dengan predikat “Baik”. Nilai IKLH ini berasal dari kontribusi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dengan membandingkan niai-nilai yang didapat selama 5 tahun terakhir, nilai IKLH seluruh kabupaten/kota mengalami kecenderungan membaik yaitu dari nilai 59,68 pada tahun 2016.

 Bapak dan Ibu yang berbahagia,

Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Aceh telah melahirkan beberapa inovasi daerah yang dikembangkan melalui   Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Untuk memperkuat inovasi yang dikembangkan tersebut, Pemerintah Aceh juga melakukan fasilitasi dan konsolidasi pengembangan Inovasi yang dilakukan bersama Mitra Pembangunan baik sektor swasta maupun inisiatif masyarakat.  Strategi ini dipilih sebagai wujud komitmen Pemerintah Aceh untuk mengintegrasikan sistem tata kelola pembangunan yang inklusif memberi ruang partisipasi publik secara nyata dan terukur. Secara ringkas profil inovasi Aceh dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sektor terkait lainnya telah melahirkan 13 Inovasi Kebijakan sebagai tambahan terhadap 18 Inovasi Kebijakan Terdahulu dan 22 Kebijakan Penguatan Adat Mukim yang telah ada; 36 Inovasi Implementatif; 21  Inovasi  Masyarakat; dan 10 Inovasi Perlindungan Kearifan Lokal, termasuk 3 Inovasi mekanisme dan instrumen untuk pendanaan berkelanjutan.

Inovasi Daerah dikembangkan sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah atau Pembaruan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai hasil dari MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005.

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Bapak-Ibu yang kami muliakan,

Diharapkan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Aceh yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu juga merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar memelihara kondisi lingkungan hidup dan menghindari kecenderungan merusak lingkungan hidup.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Aceh Tahun 2021 dan berharap provinsi Aceh menjadi pemenang dalam kategori Provinsi.

Hormat kami,

Gubernur Aceh

Ir. H. Nova Iriansyah, M.T.

————————————-

Video Sambutan Gubernur Aceh dapat dilihat di : https://youtu.be/5Np4_y5sTW0

Share info ini

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email