Menu

Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

Melaksanakan penataan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  1. pelaksanaan dan pengkoordinasian inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  2. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan dokumen RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  4. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  5. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  6. pelaksanaan dan pengkoordinasian sinkronisasi RLPLH nasional, kepulauan dan ekoregion serta penyusunan NSDA dan LH;
  7. pelaksanaan dan pengendalian penyusunan status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
  8. pelaksanaan sosialisasi RPPLH;
  9. penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
  10. pengendalian dan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan pemantauan serta evaluasi KLHS;
  11. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  12. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan hidup;
  13. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
  14. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  15. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Provinsi;
  16. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 serta pelaksanaan perizinan bagi pengumpul dan pengangkutan serta penimbunan (lintas kabupaten/kota) Limbah B3;
  17. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  18. perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
  19. pengembangan teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
  20. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Bidang;

joni, ST, MT

Joni, ST, MT

Kepala Bidang
zulfahmi

Ir. Zulfahmi, MT

Ka. Seksi Kajian Dampak dan Evaluasi Lingkungan:
  1. melakukan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  2. melakukan sinkronisasi Penyusunan dokumen RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
  4. melakukan penentuan dan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  5. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  6. melakukan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion serta Penyusunan NSDA dan LH;
  7. menyusun status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup; dan
  8. melakukan sosialisasi tentang RPPLH.
Shinta Agustin_Kasi P dan LB3

Shinta Agustin, ST, MT

Ka. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3:
  1. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Provinsi;
  2. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 serta pelaksanaan perizinan bagi pengumpul dan pengangkutan serta penimbunan (lintas kabupaten/kota) Limbah B3;
  3. memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
  4. melakukan Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST regional;
  5. melakukan pengembangan teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
cut nazly

Ir. Cut Nazly Azizah. MT

Ka. Seksi Pengendalian Peruntukan Penggunaan Ruang dan KLHS:
  1. melakukan penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
  2. melakukan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLHS;
  3. melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  4. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan hidup;
  5. melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari; dan
  6. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.