Menu

Sosialisasi dan Verifikasi Objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Bener Meriah

Redelong – Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi membuka secara resmi Sosialisasi dan Verifikasi Objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)  dalam Kawasan Hutan Kabupaten Bener Meriah sekaligus Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelasaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di yang berlangsung di Aula Setdakab Bener Meriah, Rabu (5/2/2020).

Bupati Sarkawi mengatakan, secara bersama-sama sudah mengadakan suatu kegiatan yang langsung bersentuhaan dengan masyarakat yaitu Sosialisasi dan Verifikasi Objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan Kabupaten Bener Meriah sekaligus Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelasaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

“Saya sangat mengharapkan acara ini bisa berlangsung dengan baik dan berjalan lancar seperti yang kita inginkan bersama,” kata Bupati Sarkawi mengawali sambutannya.

Kepada para peserta, ia mengharapkan secara seksama, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumberbisa diambil hikmah dan manfaatnya untuk kemaslahatan bersama warga Kabupaten Bener Meriah.

Bupati Sarkawi juga mengatakan, semakin lama, konflik pertanahan ini semakin muncul ke permukaan, bisa antara sesama warga dan bisa juga antara sesama saudara mungkin juga antara warga dengan pemerintah.

“Jadi dengan adanya acara seperti ini, bisa menimalisir bahkan menghilangkan konflik tersebut, Insya Allah,”  ujar Tgk H Sarkawi.

Dikatakan, kegiatan Sosialisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ini akan membantu dan mengurai masalah  semua konflik pertanahan.

Kata Bupati Sarkawi, dalam beberapa kesempatan ia telah menyinggung masalah pertanahan, karena komposisi penduduk Bener Meriah sekitar 90 persen adalah petani dan hanya 10 persen yang berprofesi bidang lain seperti PNS, pedagang dan lainnya, sementara tanah, hanya sekitar 38 persen saja Kawasan APL (Area Penggunaan Lain-lain), dan sisanya 62 persen masuk dalam kawasan hutan seperti  HP (Hutan Produksi) maupun Hutan Lindung dan Konservasi, artinya ketersediaan lahan kita itu sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan. Bupati Sarkawi juga memberi contoh beberapa kawasan di Kecamatan Permata, Mesidah dan Kecamatan Pintu Rime Gayo.

“Oleh sebab itu harus ada satu jalan penyelesiaan untuk masyarakat mengenai hal itu, dan harus diselasikan. Bagaimana tanah yang sudah dikelola oleh masyarakat ini, bisa kita berikan kepastian hukum kepada mereka melalui program TORA ini,” tegas Bupati Sarkawi.

“Intinya, kita harus mengembangkan pertanian, disisi lain kita juga menjaga kelestarian alam kita,” ajak Bupati Tgk Sarkawi.

Diakhir sambutannya Bupati Tgk H Sarkawi mengajak para Reje, para camat, para kepala bidang dan Kepala Dinas terkait, untuk menyelesaikan secara bersama – sama, dan ini akan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” pungkas Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala BPKH Wilayah XVIII Toto Prabowo beserta Staf, Sekda Drs. Haili Yoga MSi, Ketua II DPRK Anwar, Perwakilan Bappeda Aceh T. Andri Arbiansyah, Perwakilan Pertanahan Aceh Ashadi, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Husneta, S. Hut, M.Si, Asisten I Setdakab Bener Meriah Drs Mukhlis, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Mahfuda  SH M.Hum, Kadis Pertanian dan Pangan Ir. Abadi, Kadis PUPR Erwin ST MSi serta para camat dan reje di Kabupaten Bener Meriah.[]

Sumber : https://aceh.tribunnews.com/

Share info ini

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email