Menu

Sosialisasi Dan Finalisasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Aceh (PIAPSA) Tahun 2019

Banda Aceh – Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan serta kegiatan kerjasama pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangan aceh yang diatur dalam qanun no. 7 tahun 2016 tentang kehutanan.

Saat ini izin perhutanan sosial dan kerjasama pengelolaan hutan Aceh yang telah diterbitkan adalah sebanyak 118 unit dengan luas ± 327.526,58 hektar, terdiri dari: Hutan Desa (HD) sebanyak 21 izin, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 17 izin, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 12 izin, dan Kerjasama pengelolaan hutan sebanyak 68 kerjasama.

Adapun jumlah penerima manfaat dari izin perhutanan sosial adalah sejumlah ±14.368 KK tersebar 6 (enam) Wilayah kerja KPH di Aceh.
Untuk memastikan pengembangan akses kelola masyarakat di Aceh tersebut, maka perlu disusun Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Aceh (PIAPSA) yang secara spesifik mengakomodir karakteristik lokal dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan hutan di Aceh.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Dan Finalisasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Aceh (PIAPSA) Tahun 2019 yang berlangsung di Aula Pinus merkusii DLHK Aceh pada Kamis (05/12/2019)

Acara sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris DLHK Aceh Ir. Anizar, MP yang mewakili Kepala Dinas LHK ini dihadiri oleh peserta dari unsur DLHK Aceh, unsur Bappeda Aceh, unsur Biro Ekonomi Setda Aceh, unsur UPT KLHK, unsur KPH dan Penyuluh Kerhutanan. Sebagai Narasumber pada acara ini yaitu Kasi Perpetaan dan PKH Husneta, S. Hut, M.Si, Kasi Bina Usaha dan PS Asnawi Achmad, S. Hut, M.Si, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Dedek Hadi Ismanto, S. Hut, M.Si dan Farhan Setiyawan, S.Hut, MP.

Dalam kata sambutan yang dibacakan Sekdis LHK Aceh, Kadis LHK Aceh berharap hasil analisis serta kriteria yang digunakan dalam penyusunan PIAPSA ini nantinya mendapatkan masukan konstruktif, sehingga PIAPSA menjadi rujukan dan masukan dalam revisi PIAPS Nasional sebagai jaminan akses kelola kawasan hutan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengelolaan hutan di tingkat tapak.[]

 

Sumber : Bidang RL,BU dan PS DLHK Aceh

Share info ini

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email