Menu

Penggiat Lingkungan Suhaimi Hamid dan Reje Kampung Hakim Bale Bujang Misriadi Terima Penghargaan Dari KLHK

BIREUEN | Ketua Umum Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan – Aceh, Suhaimi Hamid, S.Sos., M.SP menerima pengharagaan sebagai penggiat Konservasi Sungai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Pengharagaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya pada kegiatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) di Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu, Jawa Timur, pada Kamis (5/12).

Suhaimi, satu dari delapan orang penerima pengharagaan se Indonesia itu mengaku bersyurkur, atas terpilihnya sebagai penggiat konservasi sungai dari KLHK, kata dia, perjuangan pihaknya melalui FDKP terus dilakukan tanpa mengharap imbalan, dimana pihaknya terus mendorong para pihak agar terlibat aktif dalam rangka melaksanakan rehabiltasi hutan dan lahan.

“Kemarin, tim penilai dari KLHK turun guna mengecek langsug kerja-kerja forum, salah satu yang dilihat adalah kesukseskan pengelolaan dan perlindungan Sub DAS Pandrah, dimana kita mampu merehabilitasi lahan kritis di sana dengan bekerjasama dengan PDAM Krueng Peusangan,” ucap Suhaimi Hamid.

Kata Suhaimi, DAS Peusangan merupakan DAS prioritas nasional, sehingga pihaknya terus mendorong dan mengajak pemerintah dan private sector agar berkontribusi melindungi dan mengelola DAS Peusangan secara terpadu dan berkelanjutan.

“DAS Peusangan merupakan sumber penghidupan bagi 1 juta lebih penduduk yang tinggal di Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe, bila kita tidak melindungi DAS ini, maka ancaman krisis air di depan mata,” ucap Suhaimi Hamid.

Suhaimi juga menjelaskan, kerja-kerja FDKP selama ini tidak terlepas dari dukungan para pihak, terutama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Krueng Aceh yang selalu mendukung penyediaan bibit untuk kegiatan konservasi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari BPDASHL Krueng Aceh serta pihak-pihak terkait lainnya, mari kita mengelala DAS Peusangan secara terpadu dari hulu ke hilir,” pesan Suhaimi Hamid.

Sementara itu, Kepala BPDAHSL Krueng Aceh, Eko Nurwijayanto, S.Hut., M.Si menyatakan mendukung kerja-kerja Forum DAS (Fordas), baik Fordas Peusangan maupun fordas lainnya di provinsi Aceh. Kata dia, BPDASHL Krueng Aceh akan terus berkaloborasi dengan FDKP guna memfasilitasi kelopok tani binaan FDKP untuk mendapatkan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

“Kita juga akan terus mendukung FDKP dengan menyediakan bibit, baik bibit tanaman produktif maupun bibit tanaman lainnya,” ucap Eko yang turut hadir pada acara GNPDAS tersebut.

Ia juga mengaku akan memberikan bibit pohon macadamai kepada FDKP, menurut dia, mancadamai menjadi pohon pioritas utama yang dikembangkan oleh KLHK saat ini.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri LHK juga menyerahkan penghargaan kepada Misriadi karena dinilai telah membuktikan keberpihakannya dalam pengelolaan di wilayah Kampung Hakim Bale Bujang berbasis kelestarian lingkungan.

Misriadi adalah Kepala Desa satu-satunya di Aceh yang menerima penghargaan bergengsi ini. Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada yang dianggap layak mendapatkannya.

Latar belakang Misriadi mendapatkan penghargaan ini, karena dinilai telah membuktikan keberpihakannya dalam pengelolaan di wilayah Kampung HBB berbasis kelestarian lingkungan. Kampung Hakim berada di tepi Danau Laut Tawar, hulu Sungai Peusangan yang mengalir sampai Selat Malaka melintasi Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan penilaian pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kampung Hakim Bale Bujang dibawah kepemimpinan Misriadi telah berhasil merehabilitasi daerah tangkapan air danau, mendirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMK), melakukan pengembangan ekowisata, konservasi burung di areal sekitar danau dan sejak tahun 2000 melakukan penanaman kembali pohon di tepi Danau Laut Tawar.

Serius terhadap kelestarian lingkungan, Kampung Hakim Bale Bujang menerbitkan qanun kampung tentang lingkungan hidup. Berisi tentang 14 larangan yang jika dilanggar akan diproses secara adat dan dikenakan sanksi denda, yang dilakukan Kampung Hakim Bale Bujang sebenarnya bisa dicontoh bagi kampung atau desa-desa lainnya yang mengeluarkan aturan kampung dalam menjaga lingkungan. []

 

Sumber : Suhaimi Hamid, S.Sos., M.SP (Ketua Umum FDKP) dan  www.kabargayo.com

Share info ini

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email