Takengon – Bertempat diruang kerja Bupati Aceh Tengah, Selasa (25/06/2019) berlangsung Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Konflik Satwa (Gajah). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah Ir. Shabela Abu Bakar yang juga dihadiri oleh Ketua DPRK, DLHK Aceh, Kodim
0104, Polres Aceh Tengah, BKSDA Aceh, SKPK terkait, Camat Pintu Rime Gayo, WWF dan TPFF (masyarakat).
Dalam pertemuan ini Bupati Aceh Tengah mengungkapkan bahwa intensitas konflik manusia dan Gajah akhir-akhir ini terus meningkat terutama dibulan September sampai dengan Februari, bahkan sampai memakan korban baik jiwa, harta juga mata pencaharian masyarakat.
Bupati Aceh Tengah mengatakan bahwa ini sudah memasuki tahap yang serius dan penanganan juga harus dilakukan secara bersama-sama secara komprehensif karena tidak mungkin hanya Pemda Aceh Tengah saja. Seperti diketahui bahwa koridor pergerakan Gajah di wilayah DAS Peusangan ini
meliputi 4 kabupaten yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen dan Pidie Jaya.
Kepala BKSDA Aceh Sapto Aji Prabowo memaparkan beberapa strategi penangan konflik Gajah seperti : Konsep Sanctuary, Pemasangan GPS Collar sebagai Early Warning System, 7 CRU yang bekerja sama dengan DLHK Aceh, Artificial Barrier, Penyesuaian Komoditi yang tidak disukai Gajah (kopi, kemiri, lada, pala dan cengkeh) serta pemusatan 6 kantong Gajah (Kawasan Ekosistem Esensial) juga bersama DLHK Aceh kedepannya.
WWF juga memaparkan strategi penanganan konflik yang sudah dan akan mereka lakukan dalam jangka pendek seperti : Membangun jalur pakan, Mengembangkan tanaman yang tidak disukai Gajah, Memperkuat kelompok mitigasi konflik TPFF dan jangka panjang seperti membuat kawasan konservasi jika dibutuhkan.
Bupati Shabela Abubakar berharap kedepan ada solusi permanen dalam penanganan konflik gajah ini, mungkin TAHURA (Taman Hutan Raya) yang diusulkan oleh Pemda Aceh Tengah bisa menjadi solusi agar gajah yang berkonflik digiring ke kawasan TAHURA ini nantinya.[ery]
Sumber : Pusdatin DLHK Aceh
